CILEGON, - Penentuan orang berpenghasilan tinggi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Cilegon oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat di atas Rp4,5 juta per orang per bulan dinilai tidak masuk akal. BPS perlu memperjelas definisi dan standar orang berpenghasilan tinggi itu. Demikan dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) M Tahyar, kepada Banten Pos, Senin (11/7).
Menurutnya, BPS sendiri menggunakan penghitungan data makro yang tidak dapat mengetahui data spesifikasi penghasilan masyarakat Cilegon sesungguhnya. “Kalau masyarakat Cilegon penghasilannya sebesar itu per bulan, berarti masyarakat Cilegon kaya semua,” ujarnya.
Untuk mengetahui data spesifikasi mengenai pendapatan itu kata dia, BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon sebagai pengelola data, harus mengkaji lebih serius sistem gini rasio (ukuran kemerataan, red) sebagai pembanding untuk mengetahui masing-masing pendapatan masyarakat secara pasti jumlahnya. “Ukuran PDRB belum tentu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan, jadi tidak boleh dipukul rata seperti itu,” tegas Tahyar.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan dan Desiminasi Statistik pada BPS Kota Cilegon, Novian menjelaskan, penentuan penghasilan itu didapat dari penghitungan makro PDRB perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp59.788.341 dibagi 12 bulan. Kalau dirata-ratakan lanjutnya, pendapatan penduduk Kota Cilegon di atas Rp4,5 juta perbulan.
Untuk mengetahui spesifikasi pendapatan penduduk, lanjutnya, memang seharusnya dilakukan sistem gini rasio. Namun, kata dia, BPS Kota Cilegon untuk saat ini hanya bisa menghitung berdasarkan statistik makro. “Gini rasio biasanya dilakukan oleh Bappeda, coba tanyakan saja ke Bappeda,” ucapnya.
Novian menambahkan, PDRB terbesar didapat dari distribusi industri pengelolaan yang mencapai 54,88 persen, sementara itu 45,21 persen sisanya didapat dari distribusi lainnya, seperti perhotelan dan restoran, penggalian, listrik dan air bersih, dan pertanian.
“Tahun ini, persentase industri menurun dari tahun 2009 sebesar 56,12 persen, namun pendapatan distribusi industri tahun ini lebih besar,” ungkapnya.
Terpisah, Kasubid Data pada Bappeda Kota Cilegon, Diki MJ menuturkan, Bappeda Kota Cilegon tidak mempunyai data gini rasio pada tahun 2011 ini. Menurutnya, data yang digunakan Bappeda selama ini, didapat dari BPS Kota Cilegon. Sejak 2005, Bappeda tidak memegang data gini rasio itu.
“Kalau data tahun 2005 ada, gini rasionya 0,5, yang berarti masih cukup merata. Untuk tahun ini kami belum punya. Yang pasti dalam waktu dekat kami akan melakukan pendataan,” tuturnya.(MAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar