Iman Ingin Melihat Langsung Realisasi Pembangunan Dilapangan

CILEGON, - Hingga kini, Kota Cilegon belum memiliki ruang publik seperti alun-alun atau taman kota. Taman kota yang selama ini direncanakan, proses pembangunannya terlihat masih jalan di tempat. Lokasi yang diperuntukan bagi taman kota itu ada di wilayah Kecamatan Jombang.

Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi kepada Banten Pos menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon siap membangun taman kota itu jika pihak Provinsi Banten memberikan izin dan mengalihkan kewenangannya. Pasalnya, pembangunan alun-alun tersebut merupakan kewenangan pihak Provinsi Banten.

”Kalau Pemprov Banten mengizinkan kami untuk melakukan pembangunan, kami tentu saja siap. Sebab kewenangan pembangunan taman kota selama ini ada di provinsi,” kata Iman, di ruang kerjanya, Jumat (8/7).

Pada bagian lain, Jumat siang kemarin Iman Ariyadi didampingi Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis, Asda II, Tatang Muftadi, dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cilegon melakukan monitoring program pembangunan yang dicanangkan Pemkot Cilegon melalui padat karya. Itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

          Beberapa titik yang dipantau Iman antara lain Taman Kota Cilegon, Pasar Keranggot, Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Kalitimbang, Lingkungan Ciberko. Monitioring diakhiri di Jalan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil yang dalam waktu dekat akan diperbaiki.

”Saya ingin melihat dan menanyakan langsung kepada masyarakat bagaimana program padat karya yang digulirkan ini, apakan dilaksanakan dengan baik atau tidak,” kata Iman kepada Banten Pos, Jumat (8/7).

Dia menambahkan, Pemkot bermimpi melakukan penghijauan di sepanjang jalan di wilayah Kota Cilegon, sebagai cerminan dari slogan kota yang berwawasan lingkungan. Iman menegaskan, semua wilayah akan dikunjungi mulai dari kecamatan hingga daerah pinggiran Kota Cilegon.

Iman berjanji akan membawa semua kepala dinas untuk terjun langsung ke lapangan guna melihat realisasi program pembangunan yang digulirkan. ”Saya ingin mereka tidak hanya bekerja di meja dengan santai. Saya juga tidak ingin kalau semua rencana yang digulirkan hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang saja,” tandasnya.

Dalam kunjungan itu, tampak hadir (MAN)

Gaji Iman Tekor

CILEGON,  - Setiap orang, bermimpi punya penghasilan yang cukup. Hal itu juga diakui oleh Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Orang nomor satu di Cilegon yang merupakan kota industri itu mengaku sering tekor. Selama ini, gaji yang diterimanya berkisar antara Rp5 hingga Rp6 juta perbulan itu, tidak sebanding dengan pengeluarannya. Itu diungkapkan Iman dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat (8/7).

Iman mengatakan, kalau dihitung secara matematis, pengeluarannya untuk kebutuhan kunjungan ke masyarakat lebih besar ketimbang apa yang dia dapatkan selama ini. Dalam satu kunjungan, kata Iman, dia mengeluarkan sejumlah uang untuk menyumbang kegiatan masyarakat. “Kalau berbicara masalah gaji sebulan, ya pastinya tekor,” akunya, kemarin.

Namun, Iman tidak mempermasalahkan gajinya yang selalu tekor itu. Yang penting, kata dia, kinerjanya selama ini tidak terganggu. “Soal gaji yang selalu tekor itu tidak jadi masalah. Yang penting pembangunan berjalan terus sehingga masyarakat sejahtera,” tuturnya.

Meski gajinya kecil, Iman bersyukur karena ada tunjangan yang didapat sebagai pemimpin di kota itu. “Saya bersyukur dengan fasilitasi kendaraan dan tunjangan lainnya dari pemerintah,” tegasnya.

Iman menambahkan, dirinya tidak pernah melayangkan surat kepada siapa pun termasuk kepada pemerintah pusat terkait permintaan kenaikan gaji. Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan. “Kalau saya memohon buat menaikan gaji, saya takut mempertanggungjawabkannya nanti, biarkan saja pimpinan daerah lainnya saja yang minta gajinya dinaikan, saya cukup dengan apa yang selama ini saya dapatkan,” tandasnya.(MAN)

Sukroni Kasubid Swadaya Masyarakat & Kelembagaan Masyarakat, BPMKP Cilegon Sambil Kuliah Menjadi pemborong Duren, Hingga Tomat

Terlahir dari keluarga petani tidak membuat Sukroni putus semangat untuk belajar. Orangtua yang selalu mendukung dunia pendidikan, membuatnya termotivasi untuk terus melanjutkan kuliah.

USMAN  – CILEGON

Saat Banten Pos datang, Sukroni terlihat sibuk menerima tamu yang berada diruangannya. Nampak lambaian tangan Sukroni sebagai tanda menghargai wartawan koran ini yang hendak menghampirinya. Sekitar lima menit berselang, Sukroni datang menghampiri Banten Pos yang sedang menunggu diruang tamu tempatnya bekerja.

Pada ruang tamu itu, terdapat sebuah televisi berukuran 24 inc yang menayangkan sebuah acara selebriti, itu cukup menghilangkan jenuh wartawan Koran ini selama menunggu. “Maaf nih lama menunggu, ada yang bisa dibantu,” ujar Sukroni menghampiri sambil menjabat tangan.

Tidak lama berselang, dia pun mulai bercerita. Sukroni dilahirkan dari keluarga petani di Lingkungan Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. pria kelahiran Serang 15 juli 1964 ini bangga dan terharu apabila melihat perjuangan kedua orangtuanya memeras keringat untuk menyekolahkan keempat anaknya hingga lulusan sarjana. Sukroni sendiri anak bungsu dari empat bersaudara.

Ayah bernama Alm Rasman dan Ibu bernama Rasnawah, mendapatkan penghasilan dari hasil tani cengkeh dan hasil bumi lainnya. Dia tidak menyangka, walaupun hanya sebagai seorang petani yang hanya mendapatkan penghasilan selama musim panen, ternyata orangtuanya dapat mendidik anaknya hingga lulus perguruan tinggi.

Motivasi yang selalu diluncurkan orangtuanya, dia mengatakan, menuntut ilmu itu jauh lebih penting dibandingkan bekerja terlebih dahulu apalagi bermalas-malasan. “Mungkin orangtua saya mempunyai cita-cita, kalau anaknya agar tidak meniru mereka jadi petani,” tuturnya.

   Pria ini tinggal bersama istri Lutfiyah dan kedua anaknya Wilda Madyafitrur dan Gillin Gafura di perumahan Griya Praja Mandiri, blok E, nomor 6.

 Selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipure, di Kabupaten Serang, Sukroni tidak dipernankan bermalas-malasan walaupun pada saat liburan seklah berada dirumah. Dia hanya diperkenankan berlama-lama dirumah oleh orangtunya minimal selama tiga hari saja. Itu dilakukan orangtunya agar tidak terbiasa berada dirumah dengan berleha-leha. “Orangtua saya menyuruh saya mending berada di asrama, soalnya kalau di asrama banyak kegiatan yang lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Tiga tahun berselang, Sukroni lulus dari Ponpes, kemudian, dia melanjutkan kuliah di YAIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sekarang berganti nama Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, dimana Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi juga pernah menuntut ilmu di fakultas tersebut.

 Beberapa semester berselang, jiwa kewirausahaannya timbul setelah melihat teman sekampungnya mendapatkan penghasilan dari hasil menjadi pemborong duren. Dari situlah dia mulai menjajal menjadi pemborong duren sambil berkuliah. Tidak disangka usahanya itu berjalan hingga dia dipercaya untuk menyetok persediaan pembuatan dodol duren digarut. “Alhamdulilah, dengan usaha itu biaya kuliah sedikit tidak merepotkan orangtua,” ujarnya.

Semakin hari usahanya semakin berkembang. Bukan hanya duren, dia pun dipercaya untuk menjadi distributor pengiriman tomat pada agen-agen tomat disekitar tempat kuliahnya. Kegiatan itu dilakoni hingga dia lulus mendapat gelar sarjana. “Saya sampe dikatain, sarjana juragan duren,” ucapnya sambil tertawa lebar. (*)……………………..

   

         

Tekan Angka Kematian dengan P4K

JOMBANG, - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon galakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan. Hal itu juga sebagai perwujudan Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Kepala Dinkes Kota Cilegon, Suminar, kepada wartawan mengatakan, Program P4K tersebut dilakukan sebagai upaya untuk merubah pandangan masyarakat ketika proses persalainan berlangsung, yang tadinya ditangani dukun harus beralih ke tenaga kesehatan.

“Dulu bidan yang mendampingi dukun, sekarang dukun yang harus mendampingi bidan,” kata Suminar, Jumat (8/7).

Angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan, kata dia,  didominasi saat ibu hamil melakukan persalinan. “Biasanya persalinan yang dibantu dukun setelah melahirkan diberikan ramuan dari dedaunan, hal itu biasanya yang menyebabkan infeksi,” jelasnya.

Suminar mengatakan, tahun 2010 lalu jumlah angka kematian ibu di Cilegon sebanyak 8 orang dari jumlah total persalinan sebanyak 6837. Penyebabnya ada beberapa faktor, hipertensi dalam kehamilan sebesar 50 persen, 25 persen karena disebabkan pendarahan, dan 25 persen akibat yang lain-lain.

Suminar berharap dengan Program P4K tersebut angka kematian ibu dan bayi saat persalinan dapat ditekan seminim mungkin. Untuk menjamin kesehatan persalinan, Dinkes melakukan pendataan ibu hamil serta memberikan pengarahan untuk memeriksakan ke bidan serta persalinannya nanti dibantu bidan dan warga sekitar juga turut siaga.

Terpisah, Kepala Puskesmas Citangkil, Diah Sulistyowati mengatakan, di kelurahan juga sudah ada Pusat Persalinan Desa (Pulindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang dipersiapkan untuk menangani persalinan. “Pulindes dan Poskesdes sudah ada di kelurahan-kelurahan,” katanya.(CR-2)

Pemkot Sanggup Bikin Alun-alun

CILEGON, - Hingga kini, Kota Cilegon belum memiliki ruang publik seperti alun-alun atau taman kota. Taman kota yang selama ini direncanakan, proses pembangunannya terlihat masih jalan di tempat. Lokasi yang diperuntukan bagi taman kota itu ada di wilayah Kecamatan Jombang.

Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi kepada Banten Pos menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon siap membangun taman kota itu jika pihak Provinsi Banten memberikan izin dan mengalihkan kewenangannya. Pasalnya, pembangunan alun-alun tersebut merupakan kewenangan pihak Provinsi Banten.

”Kalau Pemprov Banten mengizinkan kami untuk melakukan pembangunan, kami tentu saja siap. Sebab kewenangan pembangunan taman kota selama ini ada di provinsi,” kata Iman, di ruang kerjanya, Jumat (8/7).

Pada bagian lain, Jumat siang kemarin Iman Ariyadi didampingi Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis, Asda II, Tatang Muftadi, dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cilegon melakukan monitoring program pembangunan yang dicanangkan Pemkot Cilegon melalui padat karya. Itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

          Beberapa titik yang dipantau Iman antara lain Taman Kota Cilegon, Pasar Keranggot, Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Kalitimbang, Lingkungan Ciberko. Monitioring diakhiri di Jalan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil yang dalam waktu dekat akan diperbaiki.

”Saya ingin melihat dan menanyakan langsung kepada masyarakat bagaimana program padat karya yang digulirkan ini, apakan dilaksanakan dengan baik atau tidak,” kata Iman kepada Banten Pos, Jumat (8/7).

Dia menambahkan, Pemkot bermimpi melakukan penghijauan di sepanjang jalan di wilayah Kota Cilegon, sebagai cerminan dari slogan kota yang berwawasan lingkungan. Iman menegaskan, semua wilayah akan dikunjungi mulai dari kecamatan hingga daerah pinggiran Kota Cilegon.

Iman berjanji akan membawa semua kepala dinas untuk terjun langsung ke lapangan guna melihat realisasi program pembangunan yang digulirkan. ”Saya ingin mereka tidak hanya bekerja di meja dengan santai. Saya juga tidak ingin kalau semua rencana yang digulirkan hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang saja,” tandasnya.(MAN)

Stop Moratorium CPNS

CILEGON, - Wacana pemerintah pusat yang akan melakukan moratorium (menghentikan sementara, red) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Moratorium itu, dituding akan menjadi kendala terhadap pelayanan pemerintah daerah karena kekurangan tenaga kerja.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Cilegon, Eddy Suaedi Alie kepada Banten Pos, Jumat (8/7) mengatakan, pihak BKD Kota Cilegon belum mengetahui rencana itu. Jika benar, moratorium itu dilakukan, maka akan memperlambat kegiatan pelaksanaan pemerintahan, mengingat setiap tahun ada pegawai yang pensiun. “Kalau memang benar ada, bangku yang ditingggal pensiun tidak akan terisi,” ujarnya.

Eddy menyatakan, tahun ini Pemkot Cilegon mengajukan quota CPNS sebanyak 700 orang. Permintaan itu, kata dia, merupakan intruksi dari pusat kepada Pemkot Cilegon untuk segera mengajukan. Pengajuan itu, lanjut dia, rencananya akan keluar keputusannya akhir tahun mendatang. “Saya berharap moratorium itu batal, agar pelaksanaan kegiatan bisa lancar,” ungkapnya.

Selain akan menghambat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat, rencana moratorium itu juka akan semakin meningkatkan angka pengangguran berpendidikan di Cilegon. Dia berharap pihak perusahaan mampu menanggulangi pengangguran berpendidikan jika memang moratorium ada. “Khusus kepada POSCO Saya harap mereka dapat menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.

Terpisah, Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi ketika dimintai komentarnya mengenai hal tersebut mengatakan, jika benar pemerintah memutuskan moratorium untuk CPNSD, maka daerah tidak bisa berbuat banyak karena pusat mempunyai kewenangan penuh atas kebijakan di daerah.

Dia menambahkan, kebijakan moratorium itu jelas akan berdampak negatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan stabilitas pelaksanaan pemerintahan. “Kalau memang benar diputuskan, kami hanya bisa pasrah,” tandasnya.(MAN)

Akibat Macet Merak, Truk Dialihkan Kejalan Kota Jalan Protokol Semakin Krodit

MERAK,– Atrean diruas jalan tol hingga kilometer 93 akibat penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak kembali terjadi. Akibat antrean itu terpaksa Polres Cilegon mengalihkan kendaraan truk dan kendaraan industri lokal pada jalan protokol Kota Cilegon yang menyebabkan semakin kroditnya kemacetan dijalan kota itu.

Kapolres Cilegon AKBP Umar Surya Fana Kepada Banten Pos, Jumat (8/7), ketika ditemui usai shalat jumat mengatakan, pengalihan itu terpaksa dilakukan untuk menstabilkan lalu lintas industri di Kota Cilegon. Kalau itu tidak dilakukan kata dia, khawatir kegiatan industri dan pelayanan publik di Cilegon akan terhenti walaupun akibatnya kemacetan pada ruas jalan protokol semakin parah. “Tidak mungkin kalau kendaraan lokal juga diwajibkan ikut antre, kegiatan disini bisa mandek,” ujarnya.

Umar menyatakan, Polisi Lalulintas Polres Cilegon hanya mengizinkan kendaraan yang melakukan kegiatan pada daerah Banten dan sekitarnya untuk melewati jalan kota. Sementara itu, untuk kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera lanjutnya, tetap diwajibkan untuk mengikuti antrean pada ruas jalan tol, kecuali kata dia, kendaraan yang membawa bahan pokok yang diperbolehkan berjalan terlebih dahulu, tapi harus melalui gerbang tol Cilegon Barat. “Kalau lewat jalan Kota kami pasti melarang,” ujarnya.

Untuk menangani kemacetan hingga kilometer 93 itu kata Umar, Polres Cilegon selalu berkomunikasi kepada pihak PT ASDP Indonesian Ferry, Merak mengenai perkembangan situasi pada pelabuhan Merak. “Saya harap ini tidak lama, agar kemacetan pada jalan protokol usai,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala PT ASDP Cabang Merak, La Mane mengatakan, penumpuka itu disebabkan karena terjadinya lonjakan mobil pribadi menjelang akhir liburan sekolah. Selain itu kata dia, banyak diantara kapal roro yang kemarin beroperasi sebanyak 25 kapal, banyak diantaranya sedang mengalami perbaikan untuk persiapan mudik lebaran.

Kapal yang beroperasi kali ini kata dia, sebanyak 21 kapal roro, 10 diantaranya sedang mengalami perbaikan persiapan lebaran, sementara itu empat lainnya sedang perawatan atau docking. “Kapal yang beroperasi hanya bisa sebanyak itu, kalau dipaksakan tidak mungkin,” ujarnya.

La Mane menyatakan, pihaknya tidak bisa memastikan dan memprediksi kapan penumpukan teruk itu akan terurai, mengingat kapal yang beroperasi terbilang sedikit. Yang pasti kata dia, pihaknya akan selalu berusaha mengurai penumpukan yang berada diruas jalan tol hingga kilometer 93 itu. “Lonjakan menjelang akhir liburan dan menjelang ramadan ini luar biasa, sementara armada kapal tidak bisa dipaksakan,” tandasnya. (MAN)  

     

   

Data BPS Tidak Akurat

PULOMERAK,  - Program Bantuan Masyarakat Langsung (BML) sebesar Rp200 ribu per tiga bulan disinyalir masih belum tepat sasaran. Pencairan BML di Kelurahan Lebakgede misalanya, terlihat beberapa peserta yang antre merupakan orang yang tidak layak mendapatkan BML.

Lurah Lebakgede, Ali Fadni ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, kekeliruan penyampaian BML itu tidak dipungkiri. Sebab, kata dia, data yang diambil untuk penyaluran BML itu berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. “Kami juga kesulitan untuk memilah pemberian BML itu,” ujarnya.

Ali menjelaskan, tahun ini Kelurahan Lebakgede menyalurkan dana BML sebesar Rp1,2 miliar lebih bagi 612 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Cara pengambilannya, kata dia, dengan cara menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan tercantum di dalam data BPS. “Kami harap ke depan bisa lebih baik,” harapnya.

Hal senada dikatakan Kasubid Swadaya Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon, Sukroni. Dia mengungkapkan data yang berasal dari BPS itu terlalu banyak yang tidak akurat.

Ketidakakuratan itu terbukti dari jumlah RTS yang tercatat sebanyak 16.978 mengerucut jadi 15.961, atau berkurang menjadi 1.018. Selisih itu diketahui setelah dilakukan verifikasi disetiap kelurahan.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan itu, lanjutnya, BPMKP sudah mengerahkan tim monitoring di 43 kelurahan. “Untuk sementara ini, kami belum mendapatkan laporan mengenai adanya RTS yang tidak layak mendapatkan BML itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, dana BML yang dicairkan Pemkot Cilegon sebesar Rp200 ribu per RTS. Jika dilakikan 15.961 RTS, maka dana yang dicairkan untuk BML mencapai Rp3.192.200.000.(MAN)

Kasihan, Angkot Selalu Disalahkan

CILEGON,  - Angkutan kota alias angkot dituding sebagai salah satu penyebab kroditnya jalan protokol di Kota Cilegon. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Erwin Harahap kepada Banten Pos, Kamis (7/7) mengatakan, salah satu penyebab terjadinya kemacetan memang disebabkan karena banyaknya angkot yang masuk ke dalam kota. Hingga saat ini, kata dia, angkot yang masuk ke dalam kota masih simpang siur karena belum bisa ditertibkannya.

Selain angkot, penyebab kemacetan lain adalah sempitnya ruas jalan kota karena menjadi lahan parkir. “Penyebab lainnya, juga karena pejalan kaki yang meyeberang tidak melalui jembatan penyeberangan orang (JPO),” ujarnya.

Erwin mengaku, pihaknya kesulitan untuk mengatur angkot yang masuk ke dalam kota. Itu disebabkan karena belum adanya kebijakan yang jelas terkait pembangunan Sub Terminal Seruni. “Salah satu solusi mengatasi kemacetan itu ya dengan mengalihkan angkot Serang-Cilegon ke Sub Terminal Seruni, namun untuk sekarang ini kami belum bisa,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perhubungan Darat (Kabid Hubdar) Supriadi mengatakan, angkot yang beroperasi dan sudah terdaftar sebanyak 1.270 unit dari seluruh trayek yang ada. Daftar itu, kata dia, berdasarkan data yang diambil pada tahun 2004 silam. “Kami yakin tidak ada penambahan kendaraan, bahkan yang beroperasi sudah menurun 20 persen,” tuturnya.

Supriadi menambahkan, penyebab kemacetan lain adalah karena bahu jalan kota digunakan untuk berjualan oleh pedagang kaki lima (PKL). Selain itu kata dia, kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan kota juga rendah. “Apalagi mobil angkot yang seenaknya menurunkan dan mencari penumpang berhenti disembarang tempat,” tandasnya.(MAN)

Berkas Sepatu Ilegal Masuk Kejaksaan

CILEGON,  - Berkas kasus 430 karton yang berisi 5.160 pasang sepatu merk MBT milik PT PW yang disita petugas Bea dan Cukai Merak beberapa waktu lalu sudah masuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Hal itu diakui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Kejari Cilegon, Dwi Agus, Rabu (6/7).

“Berkasnya baru kemarin diterima kejaksaan,” ungkap Dwi Agus, kemarin.

Dwi menjelaskan, pihaknya baru akan memeriksa kelengkapan berkas yang diterima dari Bea dan Cukai itu. Kejaksaan punya waktu selama 14 hari untuk memeriksa berkas. Jika berkas dianggap belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas ke Bea Cukai untuk dilengkapi.

Kalau berkas itu sudah lengkap, maka langsung P21. Sejauh ini, kejaksaan belum bisa menyimpulkan berkas yang diterima dari Bea dan Dukai itu. “Setelah pemeriksaan, baru dapat kita ketahui sejauh mana kelengkapan berkas itu,” tuturnya.

Ketika ditanya barang bukti ribuan sepatu yang di amankan Bea dan Cukai, Dwi menyatakan bahwa barang bukti masih ada di gudang Bea dan Cukai. “Barang bukti masih di tangan penyidik dalam hal ini penyidik Bea dan Cukai untuk keperluan penyidikan,” katanya.

Kasus itu, kata Dwi, ditangani tiga jaksa. “Yang tangani tiga jaksa, biasanya jaksa menangani sampai tahap persidangan,” tandasnya.

Terpisah, Amal, seorang petugas di Bea dan Cukai membenarkan bahwa berkas kasus sepatu ilegal itu sudah diserahkan ke kejaksaan. Kita menunggu petunjuk selanjutnya jadi pihak kejaksaan. “Berkasnya sudah kita serahkan ke kejaksaan,” tandasnya.

Diketahui, Kantor Bea dan Cukai Merak menyita 5.160 pasang sepatu merk MBT milik PT PW. Penyitaan dilakukan karena diduga melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp5 miliar. Barang ilegal itu diperkiraan merugikan keuangan negara sebesar Rp4,28 miliar.(FAN/CR-2)

MOS Tak Boleh Membebani Siswa

CILEGON, - Masa Orientasi Siswa (MOS) identik dengan kekerasan dan perpeloncoan oleh siswa senior terhadap siswa baru pada awal masuk sekolah. Pelaksanaan MOS juga kerap diselingi kegiatan yang tidak wajar yang membebani siswa baru. Persoalan itu mendapat perhatian serius Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi. Dia melarang keras pihak sekolah melaksanakan kegiatan yang tidak mendidik.

Kepada wartawan, Kamis (7/7), Iman mengatakan, pelaksanaan MOS harus diisi dengan kegiatan yang dapat membangun daya intelektual dan pengetahuan para siswa. Pelaksanaan MOS, kata dia, harus sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

Iman menegaskan, tidak dibenarkan sekolah melaksanakan kegiatan yang memberatkan siswa, apalagi siswa baru itu dibebani kegiatan yang tidak tidak wajar. “Kegiatan harus berguna bagi pemembangun diri siswa sehingga bisa bersaing. Kegiatan yang lebih bermanfaatlah,” ujar Iman.

MOS, kata Iman, merupakan kegiatan pengenalan kepada siswa mengenai sekolah yang akan ditempatinya. Karenanya, kegiatan itu harus sesuai dengan aturan menuju ka arah sana. Iman meminta kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan guru. “Kalau siswa baru itu bandel, hukuman fisik yang bersifat olahraga itu wajar,” kata Iman.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon, Mukhtar Gozali menyatakan, pihaknya tidak akan mengizinkan sekolah melakukan kegiatan yang berlebihan diluar ketentuan yang telah ditetapkan Dindik. Siswa yang mengikuti MOS itu, kata Mukhtar, tidak dibernakan memakai kostum yang tidak wajar layak pelajar. Dalam MOS itu, lanjutnya, tidak dibolehkan adanya kontak fisik.

“Mungkin kalau Push up dan sejenis olahraga lainnya, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau kontak fisik, itu tidak dibenarkan,” tegas Mukhtar.

Mukhtar menjelaskan, pelaksanaan MOS akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin (11/7).  Dalam pelaksanaanya, kata dia, tidak diperkenankan ada pungutan liar dalam bentuk apapun. “Kami juga tidak mengizinkan kalau MOS dilaksanakan di luar sekolah,” tuturnya.

Mukhtar menghimbau pihak sekolah selalu melaporkan setiap kegiatan MOS yang dilaksanakan. Hal itu dilakukan agar kegiatan itu selalu terpantau oleh Dindik Kota Cilegon. “Biasanya kalau ada kegiatan tambahan, pihak sekolah akan melapor terlebih dahulu,” pungkasnya.(MAN)

PMA Dominasi Investasi

CILEGON, - Investor asing sejauh ini masih mendominasi permodalan di Kota Cilegon. Dari 107 jumlah penanam modal yang tercatat di Kantor Penanaman Modal Kota Cilegon, sebanyak 72 inverstor merupakan pemodal asing. Sisanya yakni 35 investor, merupakan penanam modal dalam negeri (PMDN).

Hal itu mencerminkan bahwa pemodal asing lebih siap secara financial ketimbang pengusaha dalam negeri. “Banyaknya berasal dari Asia Mas, namun ada juga pemodal dari Eropa dan Amerika,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Fasilitas dan Pengendalian pada Kantor Penanaman Modal, Harry Talman kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/7).

Terpisah, pengamat ekonomi Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar ketika dikonfirmasi mengatakan, penanam modal asing mendominasi permodalan karena kapasitas pemodal lokal masih minim dan masih mengandalkan proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD).

Menurutnya,  hal itu tidak dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah serta tidak dapat menciptakan multyplayer effect terhadap lingkungan sekitar. “Pemodal lokal selalu mengandalkan proyek dari APBD,” ungkapnya.

Menurut Dahnil, pemerintah daerah (pemda) tidak melulu mengedepankan sisi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tetapi harus mengoreksi penanam modal asing itu untuk kepentingan lingkungan, sosial, dan budaya setempat. Pemda, lanjutnya, harus cermat melihat multyplayer effect dari penanam modal asing yang datang itu. “Jangan hanya melihat dari sisi pemasukan saja,” tuturnya.

Kelemahan dari pemodal lokal, kata dia, ada dua hal yakni keterbatasan modal untuk proyek besar khususnya dibidang pertambangan, manufaktur, hingga  perumahan. Yang kedua, pemodal lokal belum dapat mengembangkan diri untuk mencari proyek di luar APBD.(CR-2)

Walikota Ancam Cabut Dana satu Milyar Bila Tidak Profesional

CILEGON, – Walikota Cilegon Iman Ariyadi tidak akan segan-segan mencabut dana satu Milyar rupiah untuk modal pinjaman wirauasaha yang dialokasikan kepada setiap Kecamatan, apabila petugas pelaksana pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memihak kepada golongan dan keluarga dekat saja. Demikan dikatakan Tb Iman Ariyadi pada waktu jumpa pers diruang kerjanya usai lounching program pro rakyat ekonomi daerah satu milyar perkecamatan, Rabu (15/6).

Iman mengatakan, program pro rakyat terbuka untuk seluruh wirausaha masyarakat Kota Cilegon. Tidak dibenarkan, dana yang dialokasikan untuk usaha rakyat itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, apalagi kata dia, dana itu hanya tersalur pada keluarga dekat atau yang mempunyai hubungan dekat dengan petugas. “Kalau memang ada kejadian seperti itu, saya akan cabut langsung dana itu,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, kata dia, pemkot Cilegon telah menugaskan beberapa petugas disetiap 8 Kantor Kecamatan dan di 43 kantor Kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Itu juga lanjutnya, dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bantuan pinjaman dari Pemkot Kota Cilegon melalui Unit Pelaksana Tekis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon. “Mereka yang bertugas untuk mengawasi dan menjadi kepanjangtanganan Pemkot. Jangan sampai familinisme terjadi pada program ini,” ujarnya.

Iman menjelasakan, untuk program itu, Pemkot mengeluarkan dana senilai 5 milyar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dangan menggandeng PT Krakatau Steel (KS) pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengalokasikan anggaran senilai 4 milyar untuk wirausaha.“Program itu dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility  (CSR) dengan PT KS,” ungkapnya.

Iman mengungkapkan, Pemkot Kota Cilegon lebih mengutamakan calon wirausaha baru, pelaku usaha ekonomi mikro yang tengah merintis usaha, dan pengembangan ekonomi keluarga serta pengusaha yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya. Iman juga berharap dengan adanya alokasi dana satu milyar setiap kecamatan itu, bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak serta dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon.

“Dengan bunga pinjaman yang cukup ringan serta pengalokasian dana melalui setiap kecamatan, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, dan yang paling penting pengangguran di Kota Cilegon bisa teratasi,” pungkasnya.

Terpisah, Manager PKBL Sapei saat di konfirmasi mengatakan, PT KS, dalam program itu berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. “Program itu sebenarnya hanya perpanjangan Memorandum of Understanding (Mou) sebelumnya, namun kali ini lebih ditingkatkan,” ungkapnya.

Sapei menghimbau kepada Pemkot Cilegon untuk tidak sembarangan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Proses penyaluran dana harus sesuai prosedur den melalui proses seleksi terlebih dahulu kepada para pemohon. Hal itu kata dia, harus diutamakan mengingat dana yang dialokasikan tersebut merupakan uang masyarakat. Sapei berharap, Hubungan dan kerjasama yang baik selama ini harus lebih ditingkatkan lagi. “Saya lebih berharap tingkat ekonomi dan SDM masyarakat bisa dikembangkan melalui program itu,” tandasnya. (CR-1)