CILEGON, – Walikota Cilegon Iman Ariyadi tidak akan segan-segan mencabut dana satu Milyar rupiah untuk modal pinjaman wirauasaha yang dialokasikan kepada setiap Kecamatan, apabila petugas pelaksana pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memihak kepada golongan dan keluarga dekat saja. Demikan dikatakan Tb Iman Ariyadi pada waktu jumpa pers diruang kerjanya usai lounching program pro rakyat ekonomi daerah satu milyar perkecamatan, Rabu (15/6).
Iman mengatakan, program pro rakyat terbuka untuk seluruh wirausaha masyarakat Kota Cilegon. Tidak dibenarkan, dana yang dialokasikan untuk usaha rakyat itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, apalagi kata dia, dana itu hanya tersalur pada keluarga dekat atau yang mempunyai hubungan dekat dengan petugas. “Kalau memang ada kejadian seperti itu, saya akan cabut langsung dana itu,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, kata dia, pemkot Cilegon telah menugaskan beberapa petugas disetiap 8 Kantor Kecamatan dan di 43 kantor Kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Itu juga lanjutnya, dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bantuan pinjaman dari Pemkot Kota Cilegon melalui Unit Pelaksana Tekis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon. “Mereka yang bertugas untuk mengawasi dan menjadi kepanjangtanganan Pemkot. Jangan sampai familinisme terjadi pada program ini,” ujarnya.
Iman menjelasakan, untuk program itu, Pemkot mengeluarkan dana senilai 5 milyar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dangan menggandeng PT Krakatau Steel (KS) pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengalokasikan anggaran senilai 4 milyar untuk wirausaha.“Program itu dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan PT KS,” ungkapnya.
Iman mengungkapkan, Pemkot Kota Cilegon lebih mengutamakan calon wirausaha baru, pelaku usaha ekonomi mikro yang tengah merintis usaha, dan pengembangan ekonomi keluarga serta pengusaha yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya. Iman juga berharap dengan adanya alokasi dana satu milyar setiap kecamatan itu, bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak serta dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon.
“Dengan bunga pinjaman yang cukup ringan serta pengalokasian dana melalui setiap kecamatan, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, dan yang paling penting pengangguran di Kota Cilegon bisa teratasi,” pungkasnya.
Terpisah, Manager PKBL Sapei saat di konfirmasi mengatakan, PT KS, dalam program itu berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. “Program itu sebenarnya hanya perpanjangan Memorandum of Understanding (Mou) sebelumnya, namun kali ini lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Sapei menghimbau kepada Pemkot Cilegon untuk tidak sembarangan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Proses penyaluran dana harus sesuai prosedur den melalui proses seleksi terlebih dahulu kepada para pemohon. Hal itu kata dia, harus diutamakan mengingat dana yang dialokasikan tersebut merupakan uang masyarakat. Sapei berharap, Hubungan dan kerjasama yang baik selama ini harus lebih ditingkatkan lagi. “Saya lebih berharap tingkat ekonomi dan SDM masyarakat bisa dikembangkan melalui program itu,” tandasnya. (CR-1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar